TINJAUAN HUKUM TATA RUANG DAN LINGKUNGAN TERHADAP PEMBANGUNAN PLTU TELUK SEPANG DI PROVINSI BENGKULU

Abstract

Legalitas dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Sepang di Kota Bengkulu dari perspektif hukum tata ruang dan lingkungan hidup, dengan fokus pada ketidaksesuaian lokasi proyek oleh PT Tenaga Listrik Bengkulu terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2012-2032 yang menetapkan PLTU di Napal Putih. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis dokumen perundang-undangan, rekomendasi Bappeda, SK Walikota Nomor 225 Tahun 2016, AMDAL, dan putusan PTUN Nomor 112/LHG/2019/PTUN.BKL, penelitian menemukan cacat hukum pada penerbitan izin karena melanggar asas legalitas dan precautionary principle, ditambah maladministrasi serta dampak lingkungan seperti pembuangan limbah FABA ke TWA Pantai Panjang. Pertanggungjawaban hukum terbatas pada sanksi administratif Gakkum KLHK dan pengawasan DPRD yang lemah, sehingga belum efektif memulihkan kerusakan atau menciptakan efek jera. Kesimpulannya, diperlukan evaluasi perizinan, potensi pencabutan izin, penguatan pengawasan legislatif, serta sanksi pidana/perdata untuk menegakkan supremasi hukum tata ruang dan perlindungan lingkungan.