Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Secara Langsung Di Desa Tengah Padang Kabupaten Bengkulu Tengah

Abstract

Pencemaran nama baik dalam ruang lingkup masyarakat adat tidak hanya dipandang sebagai kejahatan yang menyerang kehormatan individu, melainkan juga sebagai ancaman serius terhadap keseimbangan sosial dan keharmonisan komunal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di Desa Tengah Padang, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, serta mengukur efektivitasnya di tengah keberadaan hukum positif negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris (socio-legal research) dengan pendekatan sosiologi hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, perangkat desa, dan aparat penegak hukum setempat pada bulan Februari 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Posisi hukum adat di Desa Tengah Padang tetap menjadi pilihan utama (primum remedium) bagi masyarakat dalam menyelesaikan delik aduan seperti pencemaran nama baik, sejalan dengan prinsip keadilan restoratif: (2) Mekanisme penerapan sanksi dilakukan melalui tahapan musyawarah adat secara berjenjang yang melibatkan unsur "Tiga Tungku Sejarangan" (Pemerintah Desa, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat) dengan mengedepankan asas kekeluargaan dan musyawarah mufakat; (3) Jenis sanksi yang dijatuhkan bersifat holistik,meliputi sanksi denda material, kewajiban permohonan maaf secara terbuka di fasilitas umum, serta sanksi sosial yang terbukti sangat efektif dalam memulihkan harmoni sosial dan menekan angka residivisme, karena bekerja langsung pada aspek psikologis masyarakat komunal yang menjunjung tinggi "budaya malu"